֍ Pendaftaran Mahasiswa Baru Diploma & Sarjana 2025/2026 Genap Sudah Dibuka sampai dengan tanggal 27 Januari 2026 ֍

Skema Alih Kredit Pendidikan Lanjut Bagi Aparatur Desa Pada Universitas Terbuka

Category: Informasi

Tujuan Program

  1. Pemerataan Pendidikan Tinggi bagi semua
  2. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Wali Nagari / Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa, agar terjadi penguatan pembangunan desa.

 

Keunggulan Program

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) atau alih kredit bari Aparatur Desa, yaitu pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, pendidikan non  formal  (pelatihan),  dan  pengalaman  kerja  sebagai aparatur desa, dalam bentuk pembebasan mata kuliah; sehingga menempuh pendidikan tinggi (S-1) lebih singkat.

 

Program Studi yang Ditawarkan

S-1 Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP-UT).

 

Pembebasan Mata Kuliah

  1. Wali Nagari/Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Nagari/Desa:  Pembebasan (maksimal) 50 SKS  dari 145 SKS (total SKS)
  2. Kepala  Urusan,   Kepala   Seksi,   dan   Wali   Jorong/Kepala   Dusun: Pembebasan (maksimal) 35 SKS dari 145 SKS (total SKS).

 

 Persyaratan Calon Mahasiswa

  1. Aparatur Desa, sebagai: Wali Nagari/Kepala Desa, Sekretaris Nagari/Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Wali Jorong/Kepala Dusun.
  2. Berijazah minimal SLTA atau Sederajat.
  3. Telah bekerja sebagai Aparatur Nagari/Desa minimal selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Nagari/Desa.
  4. Memiliki sertifikat dan atau surat keterangan mengikuti pelatihan

 

 Persyaratan Berkas Pendaftaran

  1. Pas foto digital, 3x4
  2. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen  bermeterai  Rp. 10.000,-. Unduh 
  3. Form yang tertera tanda tangan calon mahasiswa. Unduh 
  4. Scan KTP asli (berwarna)
  5. Foto copy Ijazah pendidikan terakhir, legalisir cap basah
  6. Daftar mata kuliah dan form evaluasi diri (tersedia pada aplikasi)
  7. Isian form Daftar Riwayat Hidup. Unduh 
  8. Foto copy SK pengangkatan sebagai Aparatur Desa, dilegalisir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Kecamatan
  9. Scan sertifikat dan atau surat keterangan mengikuti pelatihan

 

 Biaya

  1. Pendaftaran: Rp. 400.000,-
  2. Biaya kuliah: Rp. 36.000,- per SKS.
  3. Bahan ajar cetak per mata kuliah, 50.000,- s.d. Rp. 180.000,-

 

Skema Layanan

Non Sipas